Perambahan Hutan Ditaput Sudah Mengila

Taput (ANO)
Pemkab Tapanuli Utara melalui Kepala Dinas Kehutan Kabupaten Taput Tony Simangunsong telah memberikan persetujuan pelayanan dokumen kayu kepada Jupial Justis Siregar untuk luas 10 hektare dengan volume kayu 12.578.80 kubik dengan jenis kayu pinus di Blok Sibadak Pagar Sinondi Desa Jambur Nauli Kecamatan Tarutung dan memberikan pelayanan dokumen kayu kepada Davit Hutabarat untuk luas 12 Ha  juga memberi pelayanan dokumen kayu kepada Lobrin Nababan untuk seluas 12 hektare.

Padahal, hutan Reboisasi milik Kehutanan Provinsi Sumatera Utara seluas 350 hektare tersebut sebelumnya telah ditanami Dinas Kehutanan Provinsi Sumut pada tahun 1976 atas dasar tanah hibah masyarakat Jambur Nauli. Kini kondisinya sudah mulai gundul akibat penebangan besar-besaran. Para pelaku penebangan diduga tidak memiliki Izin Penebangan Kayu (IPK) dan atau Izin Penebangan Kayu Tanaman Masyarakat (IPKTM) dari pihak terkait.

Namun, Tony Simangunsong berdalih hutan pinus itu tidak lagi berstatus hutan reboisasi dan sudah menjadi status APL (Areal Penggunaan Lain) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.44. "Bila bukan APL, kita tidak berani memberikan persetujuan pelayan dokumen kayu,"sebutnya.

Jadi menurutnya, penebangan kayu pinus itu tidak diperlukan Rencana Kerja Tahunan ( RKT) karena itu bukan hutan produksi. "Soal izin pengiriman kayu kita tidak mengeluarkan SKHU (Surat Keterangan Hasil Hutan) dan memang benar kayu tersebut dijual ke Kota Tebing dan ke Pematang Siantar dan selanjutnya setelah kayu pinus itu ditebangi maka lahan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya semula,"jelasnya.

Agak berbeda dengan pernyataan mantan Kepala Dinas Perizinan Terpadu Dimposma Sihombing yang mengaku dirinya tidak pernah mengeluarkan izin atau pun rekomundasi atas pemanfaatan lahan areal penebangan kayu di Jambur Nauli,sesuai arahan dari pihak terkait dari provinsi.

Melihat berbagai kejanggalan di lapangan, Harapan Silalahi Ketua LSM LAKI Minggu 23 Oktober 2016 berharap Polda Sumut turun tangan menginvestigasi kasus tersebut. Masyarakat memerlukan penjelasan, apakah pelaku penebangan memiliki izin yang sah sesuai ketentuan yang ada. Jika memang legal, diharapkan dokumennya dibuka ke publik, dan jika ilegal, maka harus diusut sampai tuntas.(Amas)

 

Karena Tak Punya Uang Sudah Empat Bulan Gaji Honorer Guru Di Taput Tak Dibayar

Taput (ano)
Semenjak bulan Juli-September 2016, gaji para guru honorer di Taput tak kunjung keluar. Akibatnya para guru-guru honorer mengeluh sebab biaya kebutuhan mereka jadi tersendat.
Sejumlah para guru honorer di Kecamatan Pangaribuan inisial BP mengatakan, sudah hampir empat bulan ini, gaji guru honorer tersebut belum juga diterima. Pasalnya, uang adalah kebutuhan yang sangat urgen bagi kehidupan. Gaji yang diterima guru honorer tentu tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga selama sebulan dan segingga juga dipersulit. Namun di sisilain, Mereka para guru bersemangat mengajar guna meningkatkan pembangunan dunia pendidikan.

Menurut dia, kegalauan guru honorer di Taput merasah dimalukan oleh banyak kalangan. Satu sisi para guru dituntut memberikan pengabdian yang terbaik.” Diisi lain para guru harus pusing lima keliling mencari penghasilan lain untuk mencukupi dan membiayai kehidupan sehari-hari,” sebutnya, Minggu (23/10).
RT selaku guru honorer di Kecamatan Siborongborong mengatakan,” dan siapa yang tidak mengeluh dan galau jika selama empat bulan tak kunjung menerima gaji, terlebih lagi segala kebutuhan pokok.

“Kami mohon sekalian kepada pihak terkait untuk menangani pembayaran gaji kami selaku honorer yang mengabdi di pendidikan sekolah ini segerah mungkin teralisasi,” katanya.
Ia juga mengatakan, bukan dirinya saya yang menyesalkan keterlambatan pembayaran gaji guru honorer teresbut, guru-guru di Kecamatan yang lain juga belum menerima gaji hampir empat bulan.

Mereka meminta kepada anggota DPRD Taput selaku komisi A, agar mendegar keiluhan para guru honorer yang mengabdi di dunia pendidikan, sudah hampir empat bulan ini, gaji guru honorer tersebut belum juga diterima. Mohon perhatian para anggota DPRD dan mendegar keiluhan kami selaku guru honorer ini, ujar RE.(dh)

Pembangunan SMKN 1 Pollung Berbau KKN

 
Humbang Hasundutan (ANO)
Santer terdengar kabar yang beredar dikalangan sejumlah awak media, jika banyaknya pembangunan sekolah di Kabupaten Humbahas diduga sarat KKN tahun anggaran 2016 ini khususnya ditingkat sekolah menengah kejuruan. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pollung Agus L Manik, enggan menanggapi.

Agus yang disinggung, soal pembangunan ruang praktik siswa (RPS) dan pengadaan mobilier yang alokasi anggarannya dari Direktorat Pembina SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pagu Rp232.060.000,00 saat ini sedang proses, Agus malah bertanya balik pada wartawan.
” Bangunan yang mana. Dua kegiatan disitu,” kata Agus saat dihubungi via telepon, Sabtu (22/10).“ Saya sedang diluar, di Balige,” lanjut Agus ketika disinggung keberadaannya.

Kabar santer yang terdengar itu, Marutung Lumbangaol dan Haposan Lumbangaol, warga setempat berharap aparat hukumnya turut mengawasi. Mereka minta, aparatnya jeli dalam mengawasi proses pelaksanaan pembangunan yang ada diseluruh daerahnya itu. Terlebih pada pembangunan sekolah dikampungnya tersebut.

Dikatakan mereka, proses pembangunan yang saat ini sedang berjalan tanpa diawasi aparat hukum, bisa saja mengarah dugaan sarat KKN. Dengan terjadi kebocoran-kebocoran penggunaan dana bahan bangunan.“ Pak Presiden Jokowi saja ada meminta ke aparat hukumnya, agar diawasi segala pembangunan infranstruktur. Jadi kita pun meminta hal demikian, kita minta agar aparat hukum kita tidak tidur,” tegas Marutung.

Menurut Marutung, proyek-proyek macam inilah (pembangunan sekolah SMKN 1) yang harus dikawal dan dicermati. Aparat hukum diminta tegas menindak semua pihak yang terkait dalam sebuah proyek infranstruktur bila terindikasi menyeleweng, katanya.(Tuti)

Irigasi Dilangkat Lantai Proyek Tidak di cor

 Proyek Irigasi di Desa Perhiasan Kec Selesai

Terjadi keanehan pada pengerjaan proyek irigasi sepanjang 500 meter di Desa Perhiasan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Selain tanpa dilengkapi plank proyek, penegrjaannya juga disinyalir asal-asal jadi

Seperti halanya pantauan Minggu (23/10), ditemukan lantai bawahnya tak dicor.
Disi lain, proyek ini juga dilakukan tambal sulam, dimana bagian proyek memanfaatkan bangunan lama, dengan menimpanya seolah-olah pengerjaan baru. Dengan demikian, kuat dugaan kalau proyek ini tidak akan bertahan lama, sehingga terkesan menghambur-hamburkan uang Negara.

“Dapat dipastikan fisik irigasi ini akan mudah rusak,” ujar Suryanto, salahs eorang warga.
Ia berharap, instansi terkait turun ke lapangan untuk mengecek kembali proyek ini, sehingga potensi kerugian Negara bisa teratasi. “Selama ini kita sudah melaporkan ke pihak desa, namun masih tetap begitu saja,” kata suryanto.(Opik)

PTPN III Resmikan Bedah Rumah

MEDAN(ANO)Direktur Pelaksana Operasional PTPN III Nurhidayat didampingi Senior Executive Vice President  SDM & Umum PTPN III Ahmad Gusmar Harahap, meresmikan bantuan bedah rumah di kabupaten Tapanuli Selatan, Labuhanbatu Selatan, Rokan Hilir, dan Kabupaten Padang Lawas Utara yang berlangsung pada selasa 4 Oktober 2016 untuk wilayah Tapanuli Selatan.
Hadir Distrik Manajer Deli Serdang II, Manajer Kebun Batang Toru, Manajer Kebun Hapesong, Manajer PKS Hapesong beserta jajarannya dan Muspika Kecamatan Batang Toru, Kecamatan Muara Batang Toru, Muara Batang Toru, serta Angkola Sangkunur.  Adapun rumah yang dibedah sebanyak enam unit masing-masing 3 unit di kecamatan Batang Toru, 2 unit di Kecamatan Muara Batang Toru dan 1 unit di Kecamatan Angkola Sangkunur, Sumatera Utara.

Pada 5 Oktober 2016 secara simbolis diresmikan 16 unit rumah untuk wilayah Distrik Labuhan Baru I dan Distrik Labuhan Baru II dengan rincian 6 unit di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 1 unit di  Kecamatan Kotapinang (Kabupaten Labuhanbatu Selatan), 5 unit di kecamatan Simangambat (Kabupaten Padang Lawas Utara) dan 4 unit di Kecamatan Bagan Sinembah (Kabupaten Rokan Hilir). Peresmian ini dihadiri oleh Distrik Manajer Labuahanbatu I, Distrik Manajer Labuhanbatu II, Manajer Kebun/Unit Distrik Labuhanbaru I dan  Distrik Labuhanbaru I serta unsure Muspika. Peresmian tersebut dilaksanakan secara simbolis di salah satu rumah penerima bantuan dengan pengguntingan pita dan serah terima kunci.

Direktur Pelaksana Operasioanl PTPN III Nurhidayat menyampaikan bahwa bantuan bedah rumah merupakan bentuk kepedulian PTPN III kepada masyarakat kurang mampu yang berada di sekitar wilayah kerja PTPN III sesuai amanah Kementerian BUMN dalam wujud Program BUMN Hadir Untuk Negeri. Ia juga mengatakan PTPN III tidak mungkin membuat pagar keliling dengan kawat berduri atau tembok beton, tetapi dengan ikatan silaturrahmi bersama masyarakat sekitarlah yang merupakan pagar kuat yang dapat menjaga keberlangsungan perusahaan terutama dalam menjaga aset perusahaan dari gangguan keamanan. (ril)

Share this article :