Medan(ANO)
Banjir kiriman yang terus melanda kota Medan disesalkan anggota DPRD Sumut khususnya daerah pemilihan Sumut 2.
Kondisi ini seharusnya bisa diantisipasi pemerintah mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Demikian disampaikan Ketua Komisi E DPRD Sumut, Efendi Panjaitan, MSP kepada Analisa, di ruang ketua komisi, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (19/10).
Efendi merupakan anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan (Dapil) 2 atau Medan B mengaku daerah konstituennya banyak yang parah terkena banjir kiriman seperti di Medan Johor, Medan Baru, Medan Selayang, Medan Polonia dan Medan Area.
“Ini banjir kiriman dari hulu. Kita melihat belum ada yang dilakukan Pemprovsu untuk memfasiltiasi Pemko Medan, Deliserdang, Karo,” katanya.
Dia menilai tidak ada pengawasan yang efektif terhadap perambahan hutan di kawasan Sibolangit maupun di atasnya. “Sebenarnya inilah yang berperan tidak semata-mata Medan tetapi Pemprovsu dan pemerintah pusat seperti Balai Wilayah Sungai (BWS) harus berperan,” katanya.
Efendi mengaku prihatin karena kejadian ini. Dia melihat banyak sungai yang tidak bisa menampung banjir kiriman, Sungai Sunggal, Deli dan Babura. Mengapa ini terus terulang? Harusnya ada solusi dan bicarakan persoalan ini.
“Kita minta kementerian proaktif dan ada beberapa instansi yang harus terlibat dalam hal ini. Seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup seperti adanya kawasan wilayah hutan lindung. Pemprovsu melalui Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Pengairan,” katanya.
Instansi terkait tersebut, lanjutnya harus bekerja maksimal untuk mengatasi ini. Jika mereka tidak bekerja, maka rakyat Medan terus menjadi korban banjir kiriman tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar