Dikantor Kementrian BUMN Jakarta lantai 21, Senin (8/6/15) dilakukan penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegritas antara PTPN III dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bersamaan dengan itu penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi juga dilakukan terhadap PTPN I, II, IV s/d XIV sebagai anak perusahaan BUMN perkebunan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik indonesia. Penandatanganan ini sebagai dari komitmen untuk melaksanakan tata Perusahaan yang sehat dan transparan (good Corporate Govermance) biasa disebut sebagai GCG dilingkungan BUMN khususnya BUMN Perkebunan.
Indri Yanto Seno Adji, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI dalam sambutannya mengatakan bahwa PTPN III sebagai salah satu mitra strategis KPK untuk mendukung gerakan pencegahan korupsi terintegrasi dengan menerapkan komitmen pengendalian gratifikasi guna mendukung pemberantasan korupsi dilingkungan PTPN khususnya bagi para pejabat struktural pegawai serta anggota keluarga inti, kemudian melaksanakan penguatan atas seluruh kebijaksanaan atas surat edaran terkait LHKPN yang telah diterbitkan dan akan dipantau penerapannya.
Bagas Angkasa mengatskan, penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi dengan KPK sangat penting dan strategis. Seluruh Direktur Utama PTPN XIV yang hadir pada kesempatan tersebut, turut serta penandatanganan komitmen pencegahan korupsi terintegrasi.
Ia berharap hingga saatnya nanti BUMN Perkebunan dapat menjadi perusahaan yang maju dan mampu tumbuh dan berkembang untuk menopang ekonomi nasional. Usai penandatanganan dihari Selasa tanggal 9 Juni 2015, diadakan kegiatan Training Of Trainer ( TOT), dengan narasumber dari tim KPK dengan peserta mewakili dari sekuruh PTPN I s/d PTPN XIV.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh bagi seluruh PTPN mengenai LHKPN, gratifikasi dan pencegahan tindak pidana korupsi. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini persaingan perusahaan telah berlangsung dan tidak bisa dihindari. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kementerian BUMN telah melakukan beberapa upaya penguatan dan perbaikan diinternal perusahaan.
Setelah terbitnya peraturan No 72 tahun 2014 tentang ” penambahan penyertaan madal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Perkebunan Nusantara III,” maka PTPN III (persero) telah ditunjuk sebagai perusahaan PTPN I, II, IV s/d XIV. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing BUMN perkebunan dipasar global.
Rini Soemarno, mentri BUMN dakam kesempatan itu mengharapkan agar semua pihak dapat bekerjasama sebaik- baiknya dengan turut serta mendalami komitmen pencegahan korupsi dengan KPK demi kemajuan BUMN,” mari kita sama-sama membuat komitmen untuk menjadikan Indonesia lebih baik untuk anak cucu kita kedepan melalui arah dan bimbingan kantor kementrian BUMN RI, PTPN III (persero) sebagai induk perusahaan bersama dengan PTPN lain telah mencoba melakukan perbaikan-perbaikan disegala lini, dan mengoptimalkan nilai aset perusahaan dengan cara mensinergikan kegiatan usaha diantara PTPN I s/d XIV.
Bagas Angkasa mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Indri Yanto Seno Adji dan Rini Soemarno, Menteri BUMN RI beserta seluruh Direksi dan PTPN I s/d XIV atas kesediaannya untuk hadir dalam acara ini.
Jurus penyelamatan cashflow BUMN perkebunan dalam krisis yaitu harus merubah sikap terhadap : 1) strategy investment, 2) Strategy contract marketing, 3)hilirisasi/ downstream. Para investor asing sangat antusias terhadap bahan baku hasil perkebunan indonesia yg akan dipasok keindustri hilir/ pabrik di negara nya. Misalnya baru2 ini ada kunjungan pak Jokowi kedubai, para investor dubai sd saat ini masih menunggu tentang realisasi utk bisa masuk investasi ke indonesia, namun disayangkan para petinggi/ direksi BUMN perkebunan masih santai2 saja tidak mau jemput bola shg ada beberapa PTPN yg saat ini kesulitan cashflow. Untuk memperbaiki cashflow perlu dilakukan action Hilirisasi/ downstream hasil perkebunan misalnya: sawit sbg produk turunan CPO- minyak goreng- mentega- biodiesel dsb. Karet dibuat ban kendaraan dsb, teh, kopi, gula, coklat, dan lainnya. Menurut sujasmir hamid dari managing natural industry brunei darusssalam yaitu Saatnya berbenah dan menjadi direksi yg memiliki integritas tinggi dan mumpuni dalam bisnis shg PTPN memiliki daya saing dan positif cashflow serta dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi indonesia.
BalasHapusJurus penyelamatan cashflow BUMN perkebunan dalam krisis yaitu harus merubah sikap terhadap : 1) strategy investment, 2) Strategy contract marketing, 3)hilirisasi/ downstream. Para investor asing sangat antusias terhadap bahan baku hasil perkebunan indonesia yg akan dipasok keindustri hilir/ pabrik di negara nya. Misalnya baru2 ini ada kunjungan pak Jokowi kedubai, para investor dubai sd saat ini masih menunggu tentang realisasi utk bisa masuk investasi ke indonesia, namun disayangkan para petinggi/ direksi BUMN perkebunan masih santai2 saja tidak mau jemput bola shg ada beberapa PTPN yg saat ini kesulitan cashflow. Untuk memperbaiki cashflow perlu dilakukan action Hilirisasi/ downstream hasil perkebunan misalnya: sawit sbg produk turunan CPO- minyak goreng- mentega- biodiesel dsb. Karet dibuat ban kendaraan dsb, teh, kopi, gula, coklat, dan lainnya. Menurut sujasmir hamid dari managing natural industry brunei darusssalam yaitu Saatnya berbenah dan menjadi direksi yg memiliki integritas tinggi dan mumpuni dalam bisnis shg PTPN memiliki daya saing dan positif cashflow serta dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi indonesia.
BalasHapus