Pasangan calon bupati/wakil bupati Aceh Barat, Provinsi Aceh, meminta pilkada di wilayah itu diulang karena banyak ditemukan pelanggaran yang mencederai demokrasi.
“Apabila pilkada di Aceh Barat tidak diulang, ini sama halnya dengan pemerintah melegalkan segala cara untuk meraih jabatan kepala daerah,” kata Fuadri, salah satu calon bupati Aceh Barat di Meulaboh, Rabu [11/04] .
Pernyataan tersebut menindaklanjuti pernyataan sikap 11 pasangan calon bupati/wakil bupati Aceh Barat priode 2012-2017 yang menemukan berbagai kecurangan dilakukan dua pasangan kandidat yang saat ini meraih suara terbanyak.
Ia menjelaskan, politik uang dan intervensi memilih salah satu pasangan calon kepala daerah di wilayah ini sudah menjadi rahasia umum, namun sebelum selesainya masa pencoblosan 9 April 2012 masyarakat masih takut bersaksi.
Menurut dia, pihak penyelenggara harus melakukan pemilihan kepala daerah ulang sebelum dilakukan putaran kedua, sehingga pesta demokasi berjalan seperti diharapkan.
“Ini juga sebuah bentuk cerminan pemerintahan ke depan, apabila proses tetap berlanjut dan pasangan suara terbanyak saat ini jelas melakukan pelanggaran, maka ke depan Aceh Barat bisa lebih buruk,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar